Pastikan Perhitungan THR Kamu Sudah Sesuai Aturan Pemerintah Yah!

Hari Raya Idul Fitri memang menjadi hari kemenangan yang dinanti-nanti semua orang. Selain kita telah menang melawan hawa nafsu dan menyelesaikan puasa selama sebulan penuh, Hari Raya Idul Fitri juga hadir lengkap dengan liburan panjang dan Tunjangan Hari Raya. Menyenangkan bukan? Sudah liburan, diberi tunjangan pula! Sudahkah perhitungan THR yang kita terima tepat? Atau jika Anda pelaku usaha, sudahkah Anda memberikan THR yang tepat kepada karyawan Anda? Sebenarnya, bagaimana sih cara perhitungan THR yang sesuai dengan aturan pemerintah?

Tunjangan Hari Raya atau yang lebih akrab dikenal dengan THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha kepada pekerjanya saat menjelang hari raya keagamaan, dalam bentuk uang. Semua karyawan berhak mendapatkan THR saat hari raya (Idul Fitri), terlepas dari apa pun agamanya dengan status kerja apa pun, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, atau bahkan karyawan paruh waktu.

Hal ini telah diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/ Pekerja di perusahaan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, THR sebaiknya diterima karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri atau hari raya keagamaan lain.

Adapun sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR kepada karyawannya adalah dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang wajib dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban membayarkan THR tersebut. Jika karyawan tidak diberikan THR atau tidak mendapatkan THR sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, karyawan berhak mengadukan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat.

Meskipun karyawan mendapatkan hak berupa THR, karyawan juga wajib menunaikan utang karyawan pada perusahaan yang harus diselesaikan. THR bisa saja dipotong perusahaan jika karyawan memiliki utang pada perusahaan. Adapun pemotongannya biasanya tidak boleh lebih dari 50% sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.

Baca Juga :  Langkah Mudah Mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak Online dengan e-Nofa!

Sedangkan untuk pajak pada THR ini hanya akan diberikan pada karyawan khusus, yakni karyawan yang mendapatkan THR di atas PTKP atau Pendapatan Tidak Kena Pajak. Adapun besaran PTKP adalah sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Jadi jika THR Anda sudah di atas angka tersebut, Anda akan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagaimana cara hitung THR yang sesuai dengan aturan pemerintah?

Masih berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/ Pekerja di perusahaan, jumlah THR yang diberikan kepada karyawan dibagi berdasarkan waktu atau lama kerja karyawan tersebut. Adapun lama kerja karyawan bisa dibagi menjadi dua kategori:

  1. Karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu dua belas bulan secara terus menerus atau lebih,
  2. Karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari dua belas bulan.

Jika Anda termasuk karyawan pada kategori pertama, Anda berhak mendapatkan THR sejumlah satu bulan upah atau gaji. Namun jika Anda berada sebagai karyawan pada kategori kedua, Anda berhak mendapatkan THR sesuai dengan perhitungan waktu kerja, perhitungannya bisa dilakukan dengan rumus masa kerja/ 12 bulan dikali satu bulan gaji/ upah.

Misalnya Anda telah bekerja selama 5 bulan pada perusahaan X dengan gaji sebesar Rp6 juta, maka Anda berhak mendapatkan THR dengan rumus 5 bulan kerja dibagi 12 bulan dikali Rp6 juta, dengan begitu Anda akan mendapatkan THR sebesar Rp2,5 juta rupiah.

Mudah bukan cara menghitungnya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *